Pemidanaan Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Tambang Ilegal
Published
2026-03-30
JATIJAJAR LAW REVIEW
, Vol. 5, No. 1
(2026) , pp. 14-24
, Published: 2026-03-30
1
Universitas Halu Oleo
Abstract
Current developments can bring about changes in society, where crimes are no longer committed by humans but can also be committed by corporations. Corporate activities in the mining sector can cause various impacts, namely environmental damage due to mining activities. This study aims to determine corporate responsibility and the sanctions imposed due to mining activities that cause damage and losses to the community. This study is normative in nature by reviewing various literature related to this research. The results of this study are that corporate criminal responsibility is obliged to provide compensation to the community who suffers losses due to illegal mining business activities. Then, based on the theoryvicarious liabilitywhich considers vicarious liability. In addition, corporations may be subject to sanctions under Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The principal sanctions include imprisonment, detention, and fines. Additional sanctions include confiscation of goods used in the crime, confiscation of profits obtained from the crime, and the obligation to pay costs incurred as a result of the crime.
Keywords
criminal accountability
corporations
mining
Downloads
Download data is not yet available.
References
- Buku
- Ali Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Aripka Nur, 2020, “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016â€, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, VOL. 27 NO. 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dian Rina, 2017, “Pertanggungjwaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Illegal/ Illegal Mining Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Putusan Nomor : 82/PID.B/2010/PN.TPI)â€, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hutapea, Happy Cristiani, 2019, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014â€, Journal Equitable, Volume 4 Nomor 1, Kejaksaan Negeri Republic Indonesia, hlm. 2.
- I Made Bayu Sucanta, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani, 2019, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2099 Tentang Minerba)â€, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali.
- Malee, Kevin Yordan, selfiani Sambali, Gracer M Karwur, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022â€, Volume IX, No. 8, Lex Privatum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiya, Nuzul Qur’aini, 2018, “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidupâ€, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 3, Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Susanto, I.S., 2011, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jurnal
- Wibisono Gunawan, Fitriati, Ferdi, 2019, Implementasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 190/Pid.Sus/2016/PN.Pmn. Dan Putusan No. 9-/PID.SUS/2017/PT. PDG), Volume 2 Issue 4, Unes Jurnal Of Swara Justisia, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.
- Wijaya Djainun, 2021, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Diluar Titik Kordinat Ijin Operasi Produksiâ€, Volume 5 No. 2, Jurnal Elektronik Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya.
- Undang-Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
Similar Articles
- Teddy Prayoga, Analysis Of Criminal Decisions In The Pinangki Sirna Malasari Corruption Case In Terms Of The Principle Of Justice , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 1 No. 2 (2022): JATIJAJAR LAW REVIEW
- Abdul Kadir, Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 2 No. 1 (2023): JATIJAJAR LAW REVIEW
- Adam Setiawan, Nehru Asyikin, Fatma Hidayati, Isnawati Isnawati, Impeachment Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Indonesia Dalam Negara Hukum Yang Demokratis , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 2 No. 2 (2023): JATIJAJAR LAW REVIEW
- Dewi Purwaningsih, Anggita Atika Widiastuti, Sanksi Pidana Bagi Pemilik Apotek Terhadap Penjualan Obat Daftar G Secara Ilegal , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 2 No. 2 (2023): JATIJAJAR LAW REVIEW
- Aziza Aziz Rahamaningsih, Akuntabilitas APBN Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 2 No. 1 (2023): JATIJAJAR LAW REVIEW
- Mahardina Pradnya Paramita, Astrid Devitasari, Prosawita Ririh Kusumasari, Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Perdata: Urgensi, Tantangan, dan Prospek Pengaturan di Indonesia , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 4 No. 2 (2025): JATIJAJAR LAW REVIEW
- Zalfa Uniqha Salsabilla, Marsella Artika Sari Dewi, Rahyuni Meylani Asmarayani, Intan Nur Aeni, Dia Ayu Yolanda Rahman, Analisis Yuridis Eksploitasi Pada Remaja Sebagai Kurir Pengedar Narkotika , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 4 No. 2 (2025): JATIJAJAR LAW REVIEW
- Raihan Ilyas, Nur Rahman, Elya Kusuma Dewi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (Cyberbullying) Di Polresta Cirebon , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 3 No. 2 (2024): JATIJAJAR LAW REVIEW
- Devika Claretta Angesti, Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 1 No. 2 (2022): JATIJAJAR LAW REVIEW
- Alan Bayu Aji, Retno Agus Setiawan, HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAPORAN KEUANGAN DESA , JATIJAJAR LAW REVIEW: Vol. 1 No. 2 (2022): JATIJAJAR LAW REVIEW
You may also start an advanced similarity search for this article.